Pimpin Korea Utara lagi, Kim Jong Un: Musuh kami Korea Selatan, sekali langgar aturan, kami balas

 Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un kembali terpilih sebagai Ketua Komisi Urusan Negara dalam sidang pertama Majelis Rakyat Tertinggi ke-15 yang digelar pada Ahad (22/3/2026). Dalam pidato utamanya, Kim secara resmi menyatakan Korea Selatan sebagai negara musuh utama dan memperingatkan bahwa setiap pelanggaran akan dibalas tanpa ampun.

Kim Jong Un lahir antara tahun 1983 dan 1984 sebagai putra kelima dari pemimpin sebelumnya, Kim Jong Il, dan cucu pendiri Korea Utara, Kim Il Sung. Ia mewarisi tampuk kepemimpinan secara mendadak pada tahun 2011 setelah ayahnya meninggal dunia, saat usianya masih sekitar akhir dua puluhan.

Sepanjang kepemimpinannya, Kim secara konsisten memperkuat posisinya melalui reorganisasi struktural. Pada tahun 2016, ia menciptakan Komisi Urusan Negara sebagai lembaga tertinggi negara sekaligus menetapkan dirinya sebagai ketua. Tiga tahun kemudian, melalui amandemen konstitusi, ia secara resmi diberikan status sebagai kepala negara dan panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Rakyat Korea.

Di ranah partai, Kim kembali terpilih sebagai sekretaris jenderal Partai Buruh Korea dalam kongres penting yang digelar pada Februari 2026, kongres pertama setelah lima tahun vakum. Gelar partainya telah berubah dari "sekretaris pertama" pada awal pemerintahannya menjadi "ketua partai" pada 2016, kemudian menjadi "sekretaris jenderal" pada 2021.

Di bawah kepemimpinannya, Korea Utara secara dramatis memperkuat kemampuan nuklirnya. Kim menegaskan bahwa status Korea Utara sebagai negara bersenjata nuklir "tidak akan pernah berubah", seraya berjanji untuk terus mempertahankan postur respons nuklir yang cepat dan presisi.

Deklarasi "Negara Musuh" di Sidang Parlemen

Dalam pidato utamanya pada sesi pertama Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara ke-15, Kim Jong Un secara resmi menyatakan Korea Selatan sebagai negara musuh utama.

"Kami akan menganggap Korea Selatan sebagai negara yang paling bermusuhan, sepenuhnya menolak dan mengabaikannya dengan kata-kata dan tindakan yang paling jelas," kata Kim, seperti dikutip oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA).

Pernyataan ini menandai pergeseran fundamental dalam kebijakan antar-Korea. Sejak akhir 2023, Kim telah memperkenalkan doktrin "dua negara yang bermusuhan" yang kini secara resmi dikodifikasi dalam kebijakan luar negerinya.

Ancaman Pembalasan Tanpa Ampun

Kim Jong Un memperingatkan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan Korea Selatan terhadap wilayah atau kepentingan Korea Utara akan diikuti dengan pembalasan tanpa ampun.

"Korea Selatan akan membayar harga" untuk setiap provokasi, demikian pernyataan tegas pemimpin Korea Utara tersebut. Kim juga mengkritik Amerika Serikat atas apa yang disebutnya sebagai "terorisme negara dan agresi" global, dalam acuan yang tampaknya ditujukan pada konflik di Timur Tengah.

Putin Ucapkan Selamat, Hubungan Moskow-Pyongyang Makin Erat

Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan telegram ucapan selamat atas terpilihnya kembali Kim Jong Un sebagai Ketua Komisi Urusan Negara.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, mengunjungi galangan kapal untuk di tempat yang dirahasiakan di Korea Utara pada 6 Maret 2025. - (Korean Central News Agency/Korea News Service)

Presiden Prabowo Subianto (keempat kiri) bersama Presiden Rusia Vladimir Putin (kelima kiri), Presiden China Xi Jinping (keenam kiri), Pemimpin Besar Korea Utara Kim Jong-un (ketujuh kiri) dan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev menghadiri parade militer di Lapangan Tiananmen, Beijing, China Rabu (3/9/2025). Parade militer tersebut bertujuan untuk memperingati 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis. - (ANTARA FOTO/Desca Lidya Natalia)

"Rusia sangat menghargai kontribusi pribadi Anda dalam memperkuat hubungan persahabatan dan aliansi antara negara kita," demikian isi telegram tersebut.

Putin mencatat bahwa kerja sama erat dalam pengembangan lebih lanjut kemitraan strategis komprehensif antara Moskow dan Pyongyang akan terus berlanjut, sebuah langkah yang dinilai memenuhi kepentingan mendasar rakyat kedua negara. Hubungan kedua negara semakin erat dalam beberapa tahun terakhir, dengan ditandatanganinya perjanjian pertahanan bersama pada 2024.

Selain penetapan kepemimpinan negara, sidang parlemen tersebut juga dijadwalkan membahas revisi konstitusi, anggaran negara tahun 2026, serta rencana pembangunan ekonomi lima tahun. Para analis menyoroti apakah revisi konstitusi akan secara resmi mengkodifikasi doktrin "dua negara yang bermusuhan" yang telah dideklarasikan Kim Jong Un.