Israel lanjutkan pencaplokan Tepi Barat kendati kritik global

 PM Israel Benjamin Netanyahu berjanji akan terus memperluas permukiman Israel di Tepi Barat meski mendapat tekanan internasional. Ia juga menjanjikan gelombang besar imigrasi ke wilayah Palestina yang diduduki Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang akan menghadapi pemilu pada Oktober mendatang, memimpin salah satu pemerintahan paling kanan dalam sejarah Israel. Pemerintahannya dengan cepat menyetujui pembangunan dan perluasan permukiman Israel di Tepi Barat, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Permukiman kecil atau outpost yang biasanya hanya terdiri dari beberapa rumah mobil atau bangunan sederhana bahkan dianggap ilegal menurut hukum Israel. Namun, persetujuan dan pengesahannya meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

"Angkanya tidak bisa kita abaikan, 104 komunitas yang kita bangun dan sahkan bersama, serta 160 sawah, dan masih banyak lagi yang akan menyusul,” kata Netanyahu dalam sebuah acara untuk para pemukim pada Selasa (25/08), menurut pernyataan kantornya.

"Kalian mewujudkan visi Tanah Israel, dan ini adalah tanah kita,” katanya kepada para peserta. "Kalian sedang mempersiapkan jalan bagi gelombang besar imigrasi yang akan datang.”

Israel menghadapi kecaman internasional yang semakin besar atas perluasan permukiman, di tengah meningkatnya kekerasan oleh para pemukim terhadap warga Palestina.

Pekan lalu, sejumlah pemimpin Eropa mengecam proyek permukiman besar setelah pemerintah Israel membuka tender untuk pembangunan lebih dari 1.200 rumah di wilayah tersebut.

Rencana E1 itu disetujui Israel tahun 2025 lalu. Proyek ini mengancam kesinambungan wilayah antara bagian utara dan selatan Tepi Barat, sekaligus semakin memperkecil peluang terbentuknya negara Palestina yang merdeka.

Rencana E1 (East 1) sendiri adalah proyek kontroversial Israel untuk membangun ribuan unit permukiman baru di kawasan lahan terbuka seluas sekitar 12-kilometer persegi di sebelah timur Yerusalem, Tepi Barat.

Sejak 1967, Israel telah menduduki Tepi Barat. Kini, lebih dari 500.000 warga Israel tinggal di permukiman di wilayah tersebut, yang juga menjadi rumah bagi sekitar 3 juta warga Palestina.

Pemerintahan Netanyahu, yang mencakup sejumlah menteri yang secara terbuka menyerukan pencaplokan Tepi Barat, terus mendorong pembangunan permukiman menjelang pemilu 27 Oktober.

Senator Demokrat Desak Netanyahu Kendalikan Kekerasan

Di tengah situasi tersebut, anggota Senat AS dari Partai Demokrat pada Rabu (26/08) mendesak Netanyahu untuk mengendalikan lonjakan kekerasan oleh para pemukim di Tepi Barat serta penangkapan massal warga Palestina oleh pasukan keamanan Israel.

Dalam surat yang ditujukan kepada Netanyahu dan ditandatangani oleh 42 dari 47 anggota kaukus Demokrat di Senat, para senator menyoroti meningkatnya "kekerasan mematikan yang dilakukan oleh para pemukim.”

Mereka juga mendesak Israel meningkatkan penyelidikan atas kematian sembilan warga negara AS yang menurut mereka tewas akibat ulah pemukim atau pasukan keamanan Israel di Tepi Barat sejak 2022.

"Lonjakan signifikan” kekerasan dalam beberapa pekan terakhir telah memicu "respons berskala besar” dari pasukan keamanan Israel, penangkapan massal warga Palestina, serta laporan serangan pemukim terhadap masjid-masjid, tulis para senator.

Surat tersebut menjadi tanda terbaru meningkatnya ketegangan antara anggota Demokrat di Kongres dan pemerintah Israel terkait situasi di Tepi Barat. Banyak anggota partai tersebut juga menyerukan pembatasan bantuan militer AS untuk Israel terkait perang di Gaza.

Surat itu disusun oleh Senator Adam Schiff dari California, Pemimpin Demokrat Chuck Schumer dari New York, serta Senator Cory Booker dari New Jersey.

Pekan lalu, seorang pria Israel yang sedang mengawal sekelompok pemukim Yahudi memasuki lahan milik warga Palestina dan melepaskan tembakan. Menurut para pejabat, aksi itu menewaskan seorang remaja berusia 17 tahun dan seorang pria berusia 70 tahun.

Para senator mendesak Netanyahu memberi instruksi jelas kepada kepolisian dan militer Israel untuk mencegah serta menghentikan bentrokan di Tepi Barat, "terlepas dari siapa pelakunya.”

Kelompok hak asasi manusia berulang kali mendokumentasikan bagaimana pasukan Israel lambat merespons kekerasan oleh pemukim terhadap warga Palestina, atau bahkan hanya menyaksikan ketika serangan terjadi.

Desakan Hentikan Permukiman

Para pejabat Israel mengatakan pihak berwenang, termasuk presiden dan perdana menteri, telah berulang kali mengecam kekerasan terhadap warga Palestina.

Namun, para senator AS juga mendesak pemerintah Israel menghentikan persetujuan pembangunan permukiman baru dan "pos-pos terdepan ilegal di Tepi Barat”, serta mengambil langkah untuk membongkar pos-pos yang sudah ada.

Anggota Demokrat di Kongres dan banyak kandidat partai yang maju dalam pemilu sela tahun ini semakin kritis terhadap Netanyahu dan pemerintahannya setelah perang Israel di Gaza.

Lebih dari 73.000 warga Palestina tewas dalam konflik tersebut, menurut pejabat kesehatan Gaza.

Konflik dimulai setelah serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Hampir 1.200 warga Israel dan warga negara asing tewas dalam serangan itu, sementara lebih dari 250 orang disandera.

Di tengah kesepakatan damai Gaza yang dimediasi AS namun tampak macet, serta meningkatnya kekerasan oleh pemukim di Tepi Barat, tak sedikit anggota Demokrat menyerukan pengurangan besar-besaran atau penghentian bantuan militer tahunan AS untuk Israel yang nilainya mencapai miliaran dolar.

Presiden Donald Trump hanya sedikit berkomentar mengenai situasi di Tepi Barat. Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, telah mengecam pemukim militan sebagai "teroris Israel” dan mengatakan kepada Reuters bulan ini bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pengepungan desa Palestina Qusra dapat dikenai sanksi AS.