Korut kecam kunjungan politisi Jepang ke Kuil Yasukuni, sebut sebagai kegilaan neo-militeristik

  Korea Utara mengecam para politisi Jepang yang mengunjungi Kuil Yasukuni dan mengirimkan persembahan ritual pada 15 Agustus. Pyongyang menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk "kegilaan neo-militeristik" Jepang.

Kritik tersebut disampaikan Korea Utara melalui komentar yang dimuat Korean Central News Agency (KCNA) pada Senin. Pyongyang menuding penghormatan di Kuil Yasukuni menunjukkan adanya ambisi militeristik Jepang.

Tanggal 15 Agustus memiliki makna historis bagi Jepang karena bertepatan dengan peringatan menyerahnya negara tersebut dalam Perang Dunia II pada 1945. Kunjungan politisi Jepang ke kuil tersebut setiap tahun kerap menjadi perhatian negara-negara yang pernah terdampak agresi Jepang pada masa perang.

Kuil Yasukuni sendiri menjadi lokasi penghormatan bagi sekitar 2,46 juta warga Jepang yang gugur dalam perang. Namun, tempat tersebut juga menjadi kontroversi karena terdapat 14 penjahat perang Kelas A yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan internasional atas peran mereka dalam Perang Dunia II.

Pyongyang Soroti Penguatan Militer Jepang

KCNA menilai kunjungan ke Kuil Yasukuni pada tahun ini memiliki makna yang lebih serius. Hal itu dikaitkan dengan berbagai kebijakan Jepang yang menurut Pyongyang menunjukkan peningkatan kemampuan militernya.

Media pemerintah Korea Utara tersebut menyebut sejumlah langkah yang dianggap sebagai bukti perubahan kebijakan Jepang. Di antaranya adalah pengerahan operasional senjata untuk serangan pendahuluan atau preemptive strike, revisi undang-undang industri pertahanan, serta upaya mengubah aturan yang berkaitan dengan nuklir.

Menurut Pyongyang, berbagai kebijakan tersebut menunjukkan Jepang semakin menjauh dari sikap pasif dalam bidang pertahanan. Korea Utara menilai perkembangan tersebut berpotensi menghidupkan kembali karakter militeristik Jepang pada masa lalu.

KCNA juga menyoroti tindakan Sanae Takaichi yang disebut sebagai Perdana Menteri Jepang dalam laporan tersebut. Media Korea Utara itu menggambarkan tindakan Takaichi sebagai bentuk "ibadah jarak jauh secara mendadak" yang dinilai memiliki tujuan politik tertentu.

"Ibadah jarak jauh secara mendadak" yang dilakukan Sanae Takaichi—yang disebut sebagai Perdana Menteri Jepang dalam laporan tersebut—mengungkapkan "rencana untuk meningkatkan semangat invasi ulang" di seluruh negeri serta upayanya untuk "mewujudkan hasrat lama untuk ekspansi ke luar negeri," demikian bunyi laporan itu.

Korea Utara Sebut Jepang Bangkitkan Masa Lalu Militeristik

Pyongyang menilai perkembangan tersebut sebagai bagian dari upaya Jepang memperkuat pengaruh dan kemampuan militernya. Korea Utara juga mengaitkannya dengan kekhawatiran mengenai kemungkinan perubahan kebijakan keamanan Jepang di masa mendatang.

"Kegilaan neo-militeristik yang dikobarkan Jepang pada saat peringatan kekalahannya akan mendatangkan badai kehancuran bagi negara kepulauan tersebut," kata KCNA.

Kecaman tersebut menjadi pernyataan terbaru Korea Utara terhadap Jepang. Dalam beberapa waktu terakhir, Pyongyang semakin sering mengkritik Tokyo terkait perkembangan kekuatan militernya.

Korea Utara juga menuduh Jepang berupaya menghidupkan kembali warisan militeristik masa lalu. Bagi Pyongyang, langkah tersebut dinilai berpotensi meningkatkan ketegangan keamanan di kawasan Asia Timur.

Kontroversi mengenai Kuil Yasukuni sendiri telah berlangsung selama bertahun-tahun. Penghormatan terhadap mereka yang gugur dalam perang di tempat tersebut kerap mendapat kritik karena kuil itu juga mengabadikan nama sejumlah tokoh yang bertanggung jawab atas kejahatan perang Jepang.

Dengan meningkatnya perhatian terhadap kebijakan pertahanan Jepang, isu Yasukuni kembali menjadi bagian dari ketegangan politik dan sejarah di kawasan. Kritik Korea Utara menunjukkan bahwa persoalan warisan sejarah Jepang masih memiliki pengaruh kuat terhadap hubungan Tokyo dengan negara-negara tetangganya.